Mekanisme Keluhan

Aduan 1.2 mengenai Kebijakan Pasokan Kayu dan Serat APRIL. Kebijakan tersebut menyebutkan ‘Berlandaskan Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 2.0 (2015),’ namun tidak secara jelas menyebutkan tanggal batas akhir deforestasi yang dipatuhi oleh APRIL dalam operasinya, atau yang harus dipatuhi oleh mitra pemasoknya setelah tanggal efektif kebijakan baru ini.

Kebijakan Keberlanjutan RGE berlaku untuk RGE dan Grup Bisnis (BG) di bawah RGE yang ada dan yang akan datang. Kebijakan ini mengharuskan semua Grup Bisnis untuk memiliki kebijakan dan komitmen yang sejalan dengan kebijakan ini, sambil merespon isu materi dan regulasi yang spesifik bagi indusri dan lokasi masing-masing;

Lebih lanjut disebutkan dalam ‘Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati’ bahwa Grup Bisnis RGE berkomitmen kuat untuk menghilangkan deforestasi, degradasi, dan konversi di area operasi dan rantai pasok kami.

Kebijakan Pasokan Kayu dan Serat APRIL menyatakan bahwa perusahaan berkomitmen penuh untuk mengeliminasi deforestasi* dan konversi* di dalam operasi dan rantai pasok kami. Kebijakan ini lebih lanjut menyatakan:

1. Kami berkomitmen untuk mendapatkan bahan baku dari sumber yang memiliki risiko rendah, dan tidak menerima pemasok yang memiliki kategori yang tidak dapat diterima (seperti yang didefinisikan oleh Lacak Balak FSC)

2. Kami berkomitmen untuk memproduksi dan memasok serat yang memenuhi standar sertifikasi hutan yang kredibel jika memungkinkan.

ii. Memenuhi standar untuk Kayu Terkendali atau Pasokan Terkendali sebagai standar minimum untuk semua pasokan serat yang tidak bersertifikat

*Definisi yang berlaku sesuai dengan definisi Kerangka Akuntabilitas mengenai deforestatsi dan konversi.

Kami mengacu pada pernyataan publik yang dibuat oleh APRIL: https://www.aprildialog.com/en/2024/03/20/statement-on-deforestation-anonymous-report/

Kebijakan Keberlanjutan RGE dan APRIL tidak menggantikan atau membatalkan komitmen sebelumnya yang telah dibuat dalam RGE Forestry, Fibre, Pulp & Paper Sustainability Framework dan dalam Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (SFMP) APRIL, termasuk tanggal batas akhir deforestasi pada Juni 2015.

Aduan 2.2 mengenai kegagalan PT Toba Pulp Lestari dalam menghormati hak Masyarakat Adat untuk menolak pembangunan di tanah mereka dan untuk mengeluarkan hutan adat yang disengketakan dari area konsesinya di Sumatera Utara, Indonesia.

Tanggapan terhadap keluhan telah dikomunikasikan kepada Pelapor melalui email pada 14 Mei 2024.

2. Pengaduan terkait penyangkalan PT TPL atas tuduhan kasus intimidasi terhadap anggota Masyarakat Adat dan kegagalan TPL dalam memberikan rincian upaya yang dilakukan untuk memastikan sisa area hutan alam yang dialokasikan untuk konservasi dalam area konsesi yang tumpang tindih dengan hutan adat Masyarakat Adat.

Tanggapan email yang sebelumnya telah dikirimkan kepada RAN mengenai isu –isu ni:

6 Mei 2024 – tanggapan terhadap Keluhan 1.1 dan 1.2

14 Mei 2024 – tanggapan terhadap Keluhan 2.1 dan 2.2 yang merujuk pada pernyataan TPL di https://www.tobapulp.com/wp-content/uploads/2024/03/tpl-statement-on-rainforest-action-network-report.pdf

Setidaknya 448 hektar area hutan telah hilang setelah Desember 2020.

a. terjadi di luar area konsesi, atau
b. telah dibuka oleh masyarakat lokal melalui perambahan illegal

Tanggapan ini juga disertai dengan peta dan gambar pendukung.

Berdasarkan investigasi lapangan RAN pada September - Oktober 2024, RAN menemukan bukti bahwa minyak kelapa sawit yang ditanam secara ilegal di dalam Suaka Margasatwa Rawa Singkil sedang dipasok ke PT. Global Sawit Semesta (PT. GSS) ––pabrik yang telah berulang kali terungkap mengambil dan memasok minyak kelapa sawit ilegal dan terdaftar sebagai pemasok untuk Apical milik RGE. Apical telah mengonfirmasi hubungan pasokan perusahaan dengan PT. Global Sawit Semesta. Laporan ini merupakan contoh terbaru dari keterkaitan Grup RGE/Apical dengan produsen yang telah tertangkap tangan melakukan perambahan hutan hujan untuk perkebunan kelapa sawit di Ekosistem Leuser.

Informasi lebih lanjut mengenai proses penanganan kasus ini dapat ditemukan di sini.

Sejak 2016, hasil panen kami telah mengalami penurunan drastis, dari 5-6 ton/2 ha/bulan menjadi 500 kg/2 ha/bulan.

Menurut Pak Suparjo, karyawan PT RAPP berjanji akan membagikan pemetaan 2 minggu setelah 5 Februari 2025. Namun, janji ini tidak terpenuhi.

Pak Suparjo kemudian menindaklanjuti dengan kasus spesifik Pak Kang Diang dari Tanjung Gambar, Lukit, Pulau Padang.

Tanggapan dari PT. RAPP adalah bahwa tanah yang diklaim telah dikompensasi dan dibayarkan kepada 4 orang sesuai dengan surat pernyataan dan kuasa. Konstituen yang diwakili oleh Pak Suparjo meminta untuk melihat bukti pembayaran kompensasi kepada 4 org tersebut.

• Peninjauan cakupan keluhan telah dilakukan dan hasil bahwa keluhan tersebut berada di luar cakupan proses remedi telah disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 6 Mei 2025. Kemudian keluhan tersebut diteruskan melalui mekanime keluhan operasional APRIL
• Departemen Penyelesaian Sengketa Tanah (Land Dispute Resolution) selaku Business Process Owner menyampaikan hasil verifikasi lapangan ke sekretariat keluhan pada tanggal 8 Mei 2025

• Peninjauan cakupan keluhan telah dilakukan dan disimpulkan bahwa keluhan tersebut berada di luar cakupan Kerangka Kerja Perbaikan FSC. Kemudian keluhan tersebut diteruskan melalui mekanisme keluhan operasional PT. TPL pada tanggal 15 Mei 2025
• Tim dari Sustainability TPL kemudian melakukan pengecekan ke lokasi yang dilaporkan oleh Pelapor. Dari verifikasi lapangan tersebut tidak ditemukan pohon Eukaliptus yang ditanam di lokasi

• Peninjauan cakupan keluhan telah dilakukan dan disimpulkan bahwa hal tersebut berada di luar cakupan Kerangka Kerja Perbaikan FSC. Keluhan ini kemudian diteruskan melalui mekanisme keluhan operasional APRIL pada tanggal 14 Mei 2025. Sekretariat keluhan
• Tim Penyelesaian Sengketa Lahan (Land Dispute Resolution) APRIL kemudian menyampaikan bahwa skema penyelesaian sengketa lahan telah disosialisasikan kepada Kepala Desa dan Pelapor dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dusun Koto Rajo
• Update terkait progress tersebut telah disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 20 Mei 2025

• Untuk mengumpulkan informasi terkait latar belakang insiden dan keluhan, diskusi dengan PT. SRL dilakukan pada tgl 1 Agustus 2025. Berdasarkan informasi dan rekaman kejadian yang ada, diketahui bahwa karyawan dari PT. SRL mendapatkan kekerasan fisik oleh sekelompok pria yang kemudian dilaporkan oleh PT. SRL ke Polisi.
• Peninjauan cakupan keluhan kemudian dilakukan dengan mempertimbangkan informasi yang ada pada tgl 4 Agustus 2025 dan disimpulkan bahwa keluhan tersebut berada di luar cakupan Kerangka Kerja Perbaikan FSC.
• Update terkait hasil peninjaun cakupan tersebut telah disampaikan ke Pelapor pada tgl 5 Agustus 2025

• Peninjauan cakupan keluhan telah dilakukan dan disimpulkan bahwa keluhan tersebut berada di luar cakupan Kerangka Kerja Perbaikan FSC karena berkaitan dengan hal pribadi individu. Kemudian keluhan tersebut diteruskan melalui mekanisme keluhan operasional APRIL pada tanggal 22 Juli 2025 untuk diselesaikan oleh Dept. HRD
• Update terkait proses telah disampaikan kepada Pelapor pada tgl 5 Agustus 2025

• Untuk mengumpulkan informasi terkait latar belakang insiden dan keluhan, diskusi dengan PT. SRL dilakukan pada tgl 1 Agustus 2025. Berdasarkan informasi dan rekaman kejadian yang ada, diketahui bahwa karyawan dari PT. SRL mendapatkan kekerasan fisik oleh sekelompok pria yang kemudian dilaporkan oleh PT. SRL ke Polisi.
• Peninjauan cakupan keluhan kemudian dilakukan dengan mempertimbangkan informasi yang ada pada tgl 4 Agustus 2025 dan disimpulkan bahwa keluhan tersebut berada di luar cakupan Kerangka Kerja Perbaikan FSC
• Update terkait hasil peninjauan cakupan tersebut telah disampaikan ke Pelapor pada tgl 5 Agustus 2025

• Lahan, kompensasi dan FPIC – Pembangunan Pelabuhan Futong dan koridor menuju Pelabuhan Futong menyebabkan perampasan lahan dari masyarakat tanpa proses Padiatapa (FPIC) yang memadai
• Hilangnya akses ke Sungai Sikicak. Sungai Sikicak telah menjadi jalur penangkapan ikan dan sumber mata pencaharian masyarakat, namun masyarakat kehilangan akses ke sungai karena keamanan kanal dan pelabuhan perusahaan. Mengecam laporan NKT 2009 oleh Tropenbos yang tidak menanggap Sungai Sekicak sebagai NKT yang memerlukan perlindungan
• Batang kayu tumbang merusak alat tangkap, jaring ikan dan hutan bakau

Permintaan:
APRIL untuk memberikan tanggapan tertulis resmi atas 3 permasahan di atas selambat-lambatnya 30 hari calendar sejak menerima surat ini

• Peninjauan cakupan keluhan telah dilakukan dan hasil bahwa keluhan tersebut berada di dalam cakupan proses remedi telah disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 7 November 2025.
• Sekretariat Keluhan sedang dalam proses mengumpulkan informasi dari Penilai Independen sebagai dasar untuk menyelesaikan keluhan

Kerangka Kerja tsb mewajibkan Grup Perusahaan untuk membangun sistem guna mencegah kegiatan yang tidak dapat diterima sesuai Kebijakan untuk Asosiasi Organisasi dengan FSC V2-0. Sistem ini mencakup kerangka kerja uji tuntas untuk hak asasi manusia dan nilai-nilai lingkungan termasuk penilaian risiko, dampak, dan kerugian.